Surakarta, 22 Februari 2024 – Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret menggelar kuliah umum bekerjasama dengan Deputi Bidang Kerja Sama Ekonomi Multilateral, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Kuliah umum ini dilaksanakan pada Kamis, 22 Februari 2024 di Aula Gedung M. Sartono Lantai 2 FISIP UNS.
Kuliah umum ini memiliki tujuan untuk memberi wawasan, baik kepada mahasiswa maupun dosen, mengenai kerjasama ekonomi multilateral Indonesia. Pada kesempatan ini, Ferry Ardiyanto, Ph.D., selaku Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral, Kemenko Perekonomian, turut menghadiri kuliah umum. Pemaparan materi kuliah umum disampaikan oleh Adi Purwanto Nur Atmojo, S.H., M.A., selaku Analis Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Multilateral Kemenko Perekonomian dan Kepala Program Studi Hubungan Internasional UNS, Drs. Ign. Agung Satyawan, S.E., S.Ikom., M.Si., Ph.D.
Dalam paparan yang disampaikan oleh pembicara, aksesi Indonesia dalam OECD memberikan ruang kerjasama lebih luas dalam konteks policy adjustment terkait agenda ekonomi Indonesia kedepannya yang nantinya akan berunding dengan berbagai stakeholder dari negara-negara lain. Hal ini merupakan kelebihan eksklusif di antara negara-negara Asia, terutama Asia Tenggara. Peluang ini menjadi keuntungan dan upaya untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Aksesi ini dapat membuka jalan menuju pasar terbuka khususnya untuk UMKM Indonesia serta meningkatkan kepercayaan market masyarakat internasional kaitannya dengan investasi untuk mendukung program-program nasional Indonesia. Dalam prosesnya menuju OECD, tantangan Indonesia tidak lepas dari GDP yang masih di bawah rata-rata dari anggota secara keseluruhan – walaupun beberapa negara anggota OECD masih di bawah Indonesia. Selain itu, kontestasi politik Indonesia juga dapat berpengaruh pada prosesi internasional. Oleh karena itu, penting untuk menjaga indeks demokrasi di Indonesia melihat anggota OECD merupakan negara dengan indeks demokrasi yang tinggi. Meski begitu, aksesi menuju OECD dapat menjadi katalisator transformasi nasional untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia.