Surakarta, 4 Juni 2025 — Laboratorium Soft Power Diplomacy, Program Studi Hubungan Internasional, bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret (FISIP UNS), menyelenggarakan FISIP Coffee Talks 2025 dengan tema “Tantangan Diplomasi Indonesia: Mendayung di Tengah Ketidakpastian Global” pada hari Rabu, 4 Juni 2025. Acara ini menghadirkan dua pembicara utama, yaitu H.E. Mohamad Hery Saripudin, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Kenya periode 2020–2025 sekaligus pengajar di Program Studi Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran, serta Adi Dzulfuat, Direktur Pasifik dan Oseania Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Selain itu, turut hadir sepuluh akademisi dan intelektual dari berbagai instansi serta perguruan tinggi yang memiliki perhatian khusus terhadap isu-isu diplomasi dan kebijakan luar negeri Indonesia. Kegiatan ini diselenggarakan secara hibrida, yakni secara luring di Aula FISIP UNS dan daring melalui platform Zoom Meeting.
Acara diawali dengan sambutan oleh Dekan FISIP UNS, Dr. Didik Gunawan Suharto, S.Sos., M.Si. Dalam pesannya, beliau menyampaikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan kegiatan diskusi strategis semacam ini. Ia mendorong agar forum-forum ilmiah seperti FISIP Coffee Talks terus dikembangkan guna memperkaya wacana kebijakan luar negeri Indonesia, sekaligus memberi apresiasi kepada Laboratorium Soft Power Diplomacy FISIP UNS yang diharapkan dapat menjadi motor penggerak kontribusi akademik dalam mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
Setelah pembukaan, acara dilanjutkan dengan penyampaian pandangan dan komentar dari sepuluh akademisi dan intelektual undangan, yang memberikan perspektif kritis dan konstruktif terhadap materi yang akan disampaikan oleh para narasumber utama. Kesepuluh akademisi tersebut di antaranya Prof. Cahyo Pamungkas (Badan Riset dan Inovasi Nasional), Yenni Rosana, M.A. (Universitas Al-Muslim Aceh), Dr. Virtuous Setyaka, M.Si. (Universitas Andalas), Dr. Iqbal Ramadhan, M.I.Pol. (Universitas Pertamina), Dr. Henike Primawanti, S.IP., M.I.Pol. (Universitas Komputer Indonesia Bandung), Dr. Arif Darmawan (Universitas Jenderal Soedirman), Dr. Ayu Nastasya Rachman, M.A. (Universitas Bina Mandiri Gorontalo), Henry Bakri, S.IP., M.Si. (Universitas Sains dan Teknologi Jayapura), Agfajrina Cindra Pamungkas, S.IP., M.H.I. (Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong), serta Lona Hutapea Tanasale, peneliti yang kini berdomisili di Los Angeles, Amerika Serikat.
Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Kenya periode 2020-2025, H.E. Mohamad Hery Saripudin, menjadi salah satu narasumber utama yang memaparkan arah baru kebijakan luar negeri Indonesia di bawah presidensi Prabowo Subianto. Ia menjelaskan bahwa pemerintahan saat ini menempatkan kebijakan luar negeri sebagai salah satu instrumen utama pembangunan nasional dengan berlandaskan pada visi Astacita, dengan penekanan pada aspek penguatan demokrasi, penegakan HAM, serta ketahanan di bidang pertahanan, pangan, dan energi.
Hery mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo telah menunjukkan pendekatan diplomasi aktif bahkan sebelum resmi menjabat, dengan kunjungan ke 15 negara. Setelah pelantikan, intensitas diplomasi terus meningkat, menandai gaya kepemimpinan sebagai foreign policy president yang asertif dan terbuka terhadap kerja sama internasional. Namun, ia juga mencatat adanya tantangan, seperti belum tersusunnya roadmap kebijakan luar negeri yang komprehensif dan kecenderungan pendekatan pragmatis yang belum sepenuhnya berpijak pada nilai.
Sebagai langkah ke depan, Hery mengusulkan agar Indonesia memprioritaskan pasar non-tradisional, terutama Afrika, sebagai panggung utama diplomasi ekonomi. Ia juga menyoroti pentingnya optimalisasi peran Indonesia sebagai middle power, revitalisasi semangat Konferensi Asia-Afrika, serta penguatan diplomasi pendidikan melalui program beasiswa TIAS. Selain itu, dukungan terhadap diplomasi multilateral dan penguatan ketahanan energi melalui ekspansi BUMN ke kawasan Afrika menjadi poin strategis yang perlu diakselerasi.
Senada dengan itu, Direktur Pasifik dan Oseania Kementerian Luar Negeri RI, Adi Dzulfuat, menggarisbawahi tantangan besar diplomasi Indonesia di tengah ketidakpastian global, termasuk meningkatnya ketegangan geopolitik dan kebijakan geoekonomi proteksionis. Dalam situasi ini, politik luar negeri bebas dan aktif tetap menjadi kunci utama. Indonesia terus berkomitmen untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia, menghormati hukum internasional, mendukung multilateralisme, serta menerapkan kebijakan bertetangga yang baik. Fokus utama juga diarahkan untuk mendukung sektor-sektor kerja sama prioritas pemerintah melalui kebijakan luar negeri yang inklusif dan konstruktif.
Rencana Operasional Penyelenggaraan Negara (ROPN) Kementerian Luar Negeri dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 menekankan beberapa strategi utama. Ini mencakup penguatan diplomasi soft power, kerja sama pembangunan internasional, diplomasi ekonomi, pelayanan dan perlindungan WNI, peningkatan peran diaspora, serta kontribusi aktif Indonesia dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB dan keanggotaan Dewan HAM PBB. Penetapan batas maritim juga menjadi bagian dari strategi mempertahankan kedaulatan negara.
Secara khusus, Adi Dzulfuat menekankan pentingnya kawasan Pasifik Selatan dalam kebijakan luar negeri Indonesia melalui visi Pacific Elevation. Indonesia harus menegaskan diri sebagai bagian dari keluarga besar Pasifik, berperan kontributif dalam menciptakan kawasan yang damai, stabil, dan sejahtera. Hal ini juga mendukung diplomasi kedaulatan dan memperkuat posisi Indonesia dalam forum regional. Pendidikan disebut sebagai alat diplomasi paling kuat karena mampu menciptakan ikatan emosional lintas negara. Indonesia sendiri telah memiliki Grand Design Diplomasi Soft Power, yang mencakup tujuan akhir pada hubungan antarpemerintah (G2G), antarbisnis (B2B), dan antarmasyarakat (P2P). Di era ini, pendekatan diplomasi juga harus terbuka pada berbagai bentuk baru seperti epistemic diplomacy, hubungan antara pusat dan daerah, hingga diplomasi berbasis budaya dan sastra.